 |
| Keterangan Foto : screenshot dari video dokumentasi warga Poco Leok saat insiden saling dorong antara aparat keamanan dan massa aksi di depan kantor Bupati Manggarai pada 3 Maret 2025 |
Press Release, 18 Maret 2025
Warga Poco Leok yang berasal dari 10 gendang (kampung adat) melakukan aksi penggalangan dana uang receh (koin) untuk mempercantik kembali pagar kantor Bupati Manggarai yang sempat roboh dan rusak.
Kejadian itu buntut dari soal saling dorong antara pihak keamanan dan massa aksi dari Koalisi Pemuda Poco Leok pada tanggal 3 Maret 2025 lalu. Mereka melakukan demonstrasi menuntut Bupati Herybertus G.L Nabit untuk mencabut Surat Keputusan Penetapan Lokasi (SK Penlok) proyek geotermal di Wilayah Poco Leok.
Usai berdemonstrasi warga yang mengikuti aksi kembali ke kampung masing-masing dan melakukan pertemuan antar gendang untuk mengevaluasi kegiatan aksi. Setelahnya, warga mendengar kabar dari sejumlah media pemberitaan bahwa Bupati Manggarai Herybertus G.L Nabit melaporkan pengrusakan pagar ke pihak Polres Manggarai.
Merespon informasi tersebut, warga dari 10 gendang kembali menggelar rapat bersama pada 9 Maret 2025, yang dihadiri oleh kelompok muda, perempuan dan para orang tua dari massa aksi.
Dari hasil pertemuan itu, warga mencetuskan ide dan menginisiasi untuk melakukan penggalangan dana uang receh (koin) di masing-masing kampung di Poco Leok untuk menggantikan sekaligus memperbaiki pagar kantor Bupati yang rusak.
Mama Maria Teme, warga Gendang Lungar, Poco Leok mengaku, peristiwa yang terjadi sehingga pagar kantor Bupati Manggarai rusak tentu di luar dari kendali. Karena tujuan paling utama adalah menuntut agar SK Penlok dicabut.
“Anak-anak kami tidak punya niat untuk merobohkan pagar bupati. Mereka pergi aksi bukan untuk itu (merusak pagar). Mereka hanya mau sampaikan keberatan soal SK yang bupati keluarkan, tanpa sepengetahuan warga, Itu saja,” tegas Mama Maria.
Senada dengan itu, Bapak Arkateus Akur selaku Tetua adat di Gendang Mucu Poco Leok pun menyampaikan, karena pemerintah menuding bahwa yang melakukan pengrusakan adalah anak-anak kami di Poco Leok, maka selayaknya juga sebagai warga masyarakat yang baik, berupaya mengajarkan rasa tanggung jawab itu dengan mengumpulkan uang receh per orang.
“Kami mengumpulkan koin-koin untuk membayar pagar kantor bupati yang roboh waktu aksi anak-anak kami. Ini kami lakukan biar bupati Manggarai bisa bekerja benar dan nyaman di kantornya,” imbuhnya.
Sementara itu, Ponsi Nogol selaku tokoh adat Gendang Tere menegaskan, aksi pengumpulan uang koin sebagai simbol yang menurut kebanyakan warga bahwa insiden rusaknya pagar bupati adalah persoalan receh atau persoalan kecil.
“Kenapa mengumpulkan koin atau uang recehan? Karena kami mau pastikan bahwa robohnya pagar adalah persoalan recehan. Persoalan kecil. Ada persoalan lain yang lebih serius dan lebih penting. Dan itu yang sedang disuarakan oleh anak-anak kami waktu aksi,” pungkasnya.
Terbuka Untuk Siapapun yang Mau Bersolidaritas
Arkadeus Trisno Anggur, salah satu perwakilan Pemuda Poco Leok berkata, melalui aksi tersebut kami hendak meminta solidaritas dari siapapun yang peduli pada perjuangan warga Poco Leok.
“Dengan mengumpulkan donasi ini, kami menyatakan perlawanan terhadap cara-cara pemerintah di Kabupaten Manggarai yang menggunakan kekuasaannya untuk terus menekan kami, termasuk dengan pembungkaman melalui proses hukum,” kata Trisno.
Ia menjelaskan, gerakan ini terbuka untuk siapapun yang mau bersolidaritas.
Dukungan, katanya, bisa disalurkan melalui akun Gopay atau Dana pada nomor yang tertera dalam flyer atau poster kami.
Semua dana yang masuk akan dikonversi ke dalam bentuk uang koin, yang akan diserahkan ke bupati Manggarai. Menurut Trisno gerakan ini akan berlangsung hingga 26 Maret 2025. “Kami akan menyerahkannya secara langsung dana hasil solidaritas ini ke bupati,” imbuhnya.
Ia juga menambahkan, bahwa warga pun telah berbagi informasi terkait aksi donasi koin kepada Koalisi Advokasi Poco Leok untuk ikut membantu menyebarluaskan penggalangan dana.
Untuk diketahui, pada 3 Maret 2025, ratusan warga asal Poco Leok menggelar aksi unjuk rasa di Ruteng. Selain meminta perhatian DPRD Manggarai, warga juga mendatangi kantor Bupati Manggarai, memintanya mencabut Surat Keputusan Penetapan Lokasi Proyek Geotermal Poco Leok yang terbit pada Desember 2022.
Dalam audiensi dengan warga, Nabit menolaknya. Insiden kerusakan pagar terjadinya setelahnya saat massa aksi terlibat saling dorong dengan petugas dari Satpol PP yang berjaga di depan kantor bupati.
Kasus ini, menurut Koalisi Advokasi Poco Leok, yang mendampingi warga terlapor merupakan bentuk kriminalisasi untuk menekan perlawanan warga terhadap proyek geothermal di Poco Leok.