 |
| Foto: Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Koalisi Pemuda Poco Leok membawa poster tuntutan & kritikan (Dokumentasi Poco Leok Melawan) |
Tidak membeo menampakan senyum sumringah menyambut kehadiran Bupati Manggarai di Periode kedua, ratusan anak muda yang tergabung dalam Koalisi Pemuda Poco Leok memilih sikap berbeda.
Mereka mendatangi Bupati Manggarai Heribertus G.L Nabit, menyampaikan protes sekaligus tuntutan dengan mendesak mencabut Surat Keputusan (SK) terkait penetapan lokasi (Penlok) proyek geotermal yang didanai oleh Bank Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Jerman.
SK yang diterbitkan Bupati Heri Nabit pada 1 Desember 2022 itu memantik kritikan dari sebagian warga Poco Leok yang berasal dari 10 gendang (kampung adat). Dan aksi yang dilakukan oleh Koalisi Pemuda Poco Leok pada Senin, 3 Maret 2025 kemarin adalah bagian dari penolakan yang sudah dilakukan masyarakat sejak Februari 2023.
Salah satu hal mendasar adalah karena keputusan tersebut tanpa melibatkan partisipasi publik, terutama masyarakat adat yang ada di 14 gendang Poco Leok.
Tadeus Sukardin, salah satu warga Poco Leok menegaskan bahwa sejak awal masyarakat adat Poco Leok tidak pernah merasa nyaman dengan hadirnya proyek geotermal di Poco Leok.
“Kami hadir di sini karena Bapak Bupati telah mengeluarkan SK Penetapan Lokasi di Poco Leok tanpa konfirmasi kepada kami. Padahal, kami sebagai masyarakat adat telah sejak awal menyatakan penolakan terhadap proyek ini,” ujarnya saat beraudiensi dengan Nabit di Aula Nuca Lale Kantor Bupati Manggarai.
Tadeus juga mempertanyakan dasar penetapan SK tersebut dan meminta agar data yang digunakan sebagai dasar keputusan itu diverifikasi ulang. Baginya, sikap sepihak itu adalah bentuk pelecehan terhadap adat dan budaya.
“Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Bapak Bupati mengeluarkan SK tanpa sepengetahuan kami, tanpa konfirmasi dengan masyarakat adat. Ini, menurut kami, adalah pelecehan terhadap adat dan budaya,” pungkas Tadeus.
Tidak hanya itu, ia mempertanyakan distribusi listrik dari pembangkit geotermal yang ada, karena menurutnya, listrik dari Ulumbu justru lebih banyak dialirkan ke daerah lain dibandingkan untuk memenuhi kebutuhan warga Manggarai sendiri.
“Jika memang proyek ini untuk kepentingan masyarakat Manggarai, mengapa listrik dari Ulumbu justru dijual ke daerah lain?,” katanya.
Naas, apa yang menjadi tuntutan warga demi menjaga serta merawat ruang hidup dari gempuran proyek ekstraktif geotermal tidak diindahkan oleh pemimpin daerah yang kembali terpilih di periode kedua ini.
 |
| Foto: Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Koalisi Pemuda Poco Leok membawa poster tuntutan & kritikan (Dokumentasi Poco Leok Melawan) |
Nabit tampak tetap pada pendiriannya untuk tidak mencabut SK Penlok proyek geotermal dengan dalil untuk kebutuhan masyarakat Manggarai.
Alasan lain yang paling menyedihkan dan membuat beberapa massa aksi geleng-geleng kepala adalah dirinya menggadaikan SK Penetapan lokasi Poco Leok agar jabatannya sebagai Bupati tidak hilang.
“Tolong pahami juga posisi saya. Dalam dua atau tiga tahun terakhir, aturan yang berlaku masih sama. Kepala daerah yang tidak menjalankan program strategis nasional bisa diberhentikan. Namun, ini bukan hanya soal diberhentikan atau tidak. Yang paling penting bagi saya adalah pemahaman bahwa proyek ini penting untuk penyediaan energi bagi masyarakat Manggarai,” ujar Nabit.
Ia mengaku, jika tuntutannya adalah mencabut kembali SK akan terasa sulit dilakukan, tanpa memaparkan secara rinci kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi oleh dirinya dan pemerintah.
“Jika tuntutannya adalah mencabut kembali SK, saya kira itu akan menemui kesulitan, terutama dari sisi pemerintah,” imbuhnya.
 |
| Foto: Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Koalisi Pemuda Poco Leok membawa poster tuntutan & kritikan (Dokumentasi Poco Leok Melawan) |
Mengkritisi apa yang telah disampaikan Nabit, Kristianus Jaret selaku Warga Gendang Tere, Poco Leok, mengungkapkan bahwa masyarakat Manggarai memilih pemimpin lokal bukan untuk menjadi “tukang stempel”, tapi untuk mempertimbangkan keselamatan lingkungan.
Ia pun memaparkan bahwa di sejumlah tempat proyek geotermal mendapat penolakan, termasuk di Eropa. Bahkan, bencana gempa bumi terjadi di Korea Selatan diakibatkan oleh proyek tersebut.
“Saya pikir kalau pemerintah kita atau pemimpinnya belajar tentang hal-hal seperti itu, saya pikir SK Bupati tidak bisa diterbitkan,” tegas Kristianus.